Korupsi di Indonesia telah menjelma menjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa. Ketakutan dan kegeraman publik yang memuncak kerap kali dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk menawarkan solusi instan yang dikemas secara religius: runtuhkan sistem sekuler-demokrasi, tegakkan Khilafah, maka korupsi otomatis musnah. Narasi romantisme politik seperti ini tampak memikat, salah satunya sebagaimana dinarasikan dalam Buletin Dakwah Kaffah Edisi 452 yang berjudul “Membasmi Korupsi, Butuh Solusi Syar’i” (2026: 1).
Namun, jika kita membedah Al-Qur’an dan khazanah tafsir para ulama secara jernih, menyederhanakan solusi Al-Qur’an hanya pada persoalan mengganti bentuk formal negara justru mengerdilkan keluhuran, kedalaman, dan fleksibilitas syariat Islam itu sendiri. Al-Qur’an memandang korupsi sebagai penyakit moral-struktural yang universal, dan Islam menyelesaikannya bukan dengan perdebatan jargon politik, melainkan melalui penegakan instrumen hukum yang konkret, akuntabel, dan berkeadilan berdasarkan petunjuk teks suci.
1. Anatomi Korupsi Menurut Al-Qur’an: Penyakit Watak, Bukan Bentuk Negara
Buletin tersebut secara keliru menarik kesimpulan bahwa sekularisme dan demokrasi adalah akar tunggal (“pabrik”) dari lahirnya korupsi pejabat (Buletin Dakwah Kaffah, 2026: 1). Jika ditinjau dari kacamata tafsir, Al-Qur’an justru memetakan akar masalah korupsi (suap dan penyalahgunaan wewenang) sebagai penyakit keserakahan manusia yang bisa menjangkiti sistem pemerintahan apa pun. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 188:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim/penguasa, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
Dalam Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhim, Ibnu Katsir (2000, I: 520) menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk melarang seseorang yang mengetahui dirinya berada di posisi bersalah (tidak memiliki hak), namun memanfaatkan celah hukum dan menyuap pemegang otoritas (al-hukkam) untuk memenangkan kepentingannya. Lebih lanjut, Al-Qurthubi (2006, III: 337) dalam al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an menegaskan bahwa cakupan ayat ini meluas pada segala bentuk pemanfaatan jabatan untuk memperkaya diri secara tidak sah (al-ghulul).
Penegasan ayat ini menunjukkan bahwa korupsi terjadi karena bertemunya dua faktor: watak manusia yang tamak dan lemahnya integritas pemegang otoritas. Fakta empiris kontemporer kian memperkuat tesis bahwa label ideologi atau bentuk formal sebuah negara bukanlah penentu bersih atau korupnya suatu pemerintahan. Berdasarkan data Corruption Perceptions Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International (2026: 2), negara-negara Skandinavia yang menerapkan sistem sekuler-demokrasi—seperti Denmark (skor 89), Finlandia (skor 88), dan Norwegia (skor 81)—justru secara konsisten menduduki peringkat teratas sebagai negara paling bersih dari korupsi di dunia. Keberhasilan kawasan Skandinavia menekan angka rasuah terwujud karena mereka secara konsisten mengadopsi tiga prinsip universal yang sebenarnya sangat ditekankan dalam Islam: supremasi hukum yang nondiskriminatif, transparansi anggaran yang mutlak, serta independensi total lembaga pengawas (Rothstein, 2011: 211).
Sebaliknya, korupsi justru terbukti tumbuh subur di negara-negara dengan kontrol kekuasaan absolut dan minim akuntabilitas, tanpa memedulikan apakah negara tersebut berlabel demokrasi, monarki, maupun teokrasi. Menuduh sistem demokrasi sekuler sebagai “pabrik” tunggal penyebab korupsi sebagaimana diklaim oleh buletin tersebut (Buletin Dakwah Kaffah, 2026: 1) adalah sebuah kecacatan logika (false cause) yang mengabaikan sejarah sekaligus realitas sosiologi hukum global.
Penegasan ayat ini menunjukkan bahwa korupsi terjadi karena bertemunya dua faktor: watak manusia yang tamak dan lemahnya integritas pemegang otoritas. Penyakit ini terbukti secara historis bisa menyerang siapa saja—baik pejabat di era demokrasi modern maupun oknum pejabat di era dinasti kekhalifahan masa lalu. Menuduh sistem demokrasi sebagai satu-satunya penyebab korupsi adalah sebuah kecacatan logika yang mengabaikan sejarah dan sosiologi hukum.
2. Akuntabilitas Pejabat: Legalitas Hukum Pembuktian Terbalik
Al-Qur’an menuntut adanya akuntabilitas mutlak bagi setiap pemegang kekuasaan. Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nisa: 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…”
M. Quraish Shihab (2002, II: 462) dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa “amanat” dalam ayat ini bukan sekadar urusan moral personal, melainkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, termasuk jabatan publik dan pengelolaan harta rakyat. Pejabat publik memikul amanat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka ke hadapan publik.
Dalam konteks hukum modern, perintah menjaga amanat ini mewajibkan negara membuat instrumen pengawasan kekayaan pejabat yang ketat. Inilah legalitas teologis dari asas Pembuktian Terbalik (Inversion of the Burden of Proof) yang dahulu dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat menghitung dan mengaudit lonjakan harta para gubernurnya (Al-Anshari, 2011: 145). Menjalankan perintah QS. An-Nisa: 58 di Indonesia hari ini bukanlah dengan berpolemik mengubah sistem negara, melainkan dengan mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memfungsikan LHKPN secara agresif. Jika seorang pejabat memiliki kekayaan yang melonjak drastis di luar profil gaji resminya, ia wajib membuktikan asal-usul hartanya di pengadilan. Jika gagal, harta tersebut dikategorikan sebagai pengkhianatan amanat dan wajib disita oleh negara.
3. Sanksi Hukum Koruptor: Korupsi sebagai Fasad fil Ardh
Korupsi massal yang merampok hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan jutaan rakyat tidak bisa disamakan dengan delik pencurian (sariqah) biasa yang hukumannya potong tangan. Al-Qur’an mengategorikan tindakan perusakan sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi ini sebagai bentuk makar terhadap keadilan atau Fasad fil Ardh. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma’idah: 33:
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (diasingkan)…”
Wahbah al-Zuhaili (2009, III: 472) dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini (ayatul hirabah) berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan terorganisasi yang meneror, merusak, dan menghancurkan tatanan hidup masyarakat jalata. Koruptor kakap yang memanipulasi anggaran strategis negara adalah nyata-nyata pelaku fasad fil ardh.
Oleh karena itu, Islam melegitimasi penerapan sanksi ta’zir yang luar biasa keras untuk kejahatan ini. Mulai dari hukuman pemiskinan ekstrem melalui penyitaan seluruh aset, sanksi sosial berupa pemajangan identitas pelaku di ruang publik (tasyhiir) agar mereka mendapat hukuman moral, pencabutan hak politik seumur hidup, hingga hukuman mati untuk korupsi yang berdampak pada kelumpuhan total ekonomi negara. Hukum positif kita sangat berhak mengadopsi prinsip ketegasan Al-Qur’an ini tanpa harus mengubah bentuk formal negara.
4. Penguatan Lembaga Pengawas Independen (Al-Hisbah)
Mengandalkan kesadaran moral individu saja tidak akan pernah cukup untuk menghentikan korupsi. Al-Qur’an mewajibkan adanya struktur atau institusi khusus yang bertugas mengawasi jalannya roda kekuasaan dan menegakkan integritas. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali ‘Imran: 104:
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”
Dalam sejarah tata negara Islam, implementasi ayat ini melahirkan lembaga Al-Hisbah—sebuah badan independen yang memiliki otoritas mengawasi moralitas publik, mencegah kecurangan, dan mengaudit penyelewengan aparatus negara (Ibnu Taimiyah, 1985: 23). Lembaga pengawas ini harus berdiri kokoh dan bebas dari intervensi politik penguasa agar taji pengawasannya berjalan optimal.
Dalam arsitektur negara modern, manifestasi nyata dari perintah QS. Ali ‘Imran: 104 dan konsep Al-Hisbah ini adalah lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pers yang bebas (jurnalisme investigasi). Oleh karena itu, merawat orisinalitas gerakan antikorupsi sesuai Al-Qur’an berarti kita harus pasang badan melawan segala bentuk pelemahan struktural terhadap KPK. Membiarkan lembaga antikorupsi dimandulkan oleh kepentingan politik adalah bentuk nyata dari pengabaian perintah nahi munkar.
Kesimpulan
Al-Qur’an adalah kitab petunjuk yang menekankan substansi nilai (keadilan, amanah, transparansi, ketegasan), bukan formalitas label sebuah sistem pemerintahan. Menjual narasi “Khilafah sebagai satu-satunya obat korupsi” adalah bentuk simplifikasi yang utopis, karena mengasumsikan sistem formal otomatis mengubah watak keserakahan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa penegakan hukum yang transparan, korupsi tetap tumbuh subur di bawah bendera apa pun.
Langkah paling Islami yang bisa kita lakukan hari ini sebagai Muslim di Indonesia bukanlah meratapi atau menggugat bentuk negara, melainkan menggunakan seluruh hak konstitusional kita untuk mendesak reformasi hukum yang konkret: sahkan RUU Perampasan Aset, kembalikan independensi total KPK, tegakkan hukum pembuktian terbalik, dan bangun sistem birokrasi yang transparan. Di atas fondasi institusi dan hukum yang kuat inilah, cita-cita keadilan sosial yang digariskan oleh Al-Qur’an dapat benar-benar membumi di Nusantara.
Daftar Pustaka
Al-Anshari, Syafiq. (2011). Siyasah Umar bin Khattab fi Amwal al-Wulah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad. (2006). Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (Tafsir al-Qurthubi). Kairo: Dar al-Hadits.
Al-Zuhaili, Wahbah. (2009). Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dar al-Fikr.
Buletin Dakwah Kaffah. (2026). “Membasmi Korupsi, Butuh Solusi Syar’i”. Edisi 452, Jum’at, 17 Juli 2026 / 2 Shafar 1448 H.
Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. (2000). Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim. Riyadh: Dar Thayyibah.
Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. (1985). Al-Hisbah fi al-Islam. Kairo: Dar al-Sya’b.
Rothstein, Bo. (2011). The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective. Chicago: University of Chicago Press.
Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati.
Transparency International. (2026). Corruption Perceptions Index 2025 Report. Berlin: Transparency International Secretariat.
