Perkembangan ekonomi digital telah mengubah lanskap pemasaran secara signifikan. Salah satu bentuk pemasaran yang semakin populer adalah affiliate marketing. Melalui sistem ini, seseorang dapat memperoleh komisi dengan mempromosikan produk atau layanan milik pihak lain. Namun, di balik peluang memperoleh keuntungan tersebut, muncul persoalan etis yang perlu diperhatikan. Praktik overclaim, manipulasi ulasan, pembuatan testimoni palsu, hingga penyembunyian kekurangan produk menjadi persoalan yang dapat merugikan konsumen.
Seorang afiliator, misalnya, dapat memuji suatu produk secara berlebihan meskipun belum pernah menggunakannya. Ada pula afiliator yang sengaja tidak menyampaikan kekurangan produk demi meningkatkan kemungkinan pembelian dan memperoleh komisi. Dalam kondisi demikian, orientasi mencari keuntungan atau cuan berpotensi menggeser tanggung jawab moral dalam aktivitas pemasaran. Padahal, kepercayaan konsumen merupakan unsur penting dalam hubungan perdagangan yang sehat (Muslich, 2004; Sahroni, 2020).
Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan perdagangan. Al-Qur’an memberikan prinsip-prinsip fundamental mengenai kejujuran, keadilan, amanah, serta larangan memperoleh harta dengan cara yang batil. Prinsip-prinsip tersebut relevan untuk dijadikan landasan etis dalam menghadapi perkembangan transaksi digital. Karena itu, praktik affiliate marketing perlu dikaji bukan hanya berdasarkan aspek keuntungan dan efektivitas pemasaran, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab moral dan ketentuan syariat.
Mengenal Konsep Affiliate Marketing
Affiliate marketing merupakan model pemasaran berbasis kinerja (performance-based marketing). Dalam sistem ini, individu atau organisasi yang disebut afiliator (affiliate) memperoleh komisi setelah berhasil mempromosikan produk atau layanan milik pihak lain, yaitu perusahaan atau individu yang disebut merchant atau advertiser. Komisi tersebut diberikan apabila konsumen melakukan tindakan tertentu melalui tautan afiliasi yang telah disediakan, seperti membeli produk, mendaftar layanan, atau melakukan tindakan lain sesuai ketentuan program. Dengan demikian, afiliator berperan sebagai perantara promosi antara penjual dan calon konsumen (Syarum, 2021: 224–225).
Secara umum, terdapat empat komponen dalam praktik affiliate marketing. Pertama, merchant, yaitu pihak yang memiliki atau menjual produk dan menyediakan program afiliasi. Kedua, publisher atau afiliator, yaitu individu yang mempromosikan produk melalui berbagai media, seperti media sosial, blog, situs web, atau platform digital lainnya. Ketiga, affiliate network, yaitu platform perantara yang menghubungkan merchant dengan afiliator sekaligus membantu mengelola sistem promosi, pelacakan transaksi, dan pembayaran komisi. Keempat, customer, yaitu konsumen yang melakukan tindakan yang menjadi tujuan promosi, misalnya membeli produk melalui tautan afiliasi.
Keempat komponen tersebut membentuk hubungan ekonomi yang saling berkaitan. Merchant memperoleh peluang memperluas pemasaran, afiliator mendapatkan komisi atas aktivitas promosi, sedangkan konsumen memperoleh informasi mengenai produk yang dibutuhkan. Namun, hubungan tersebut hanya dapat berjalan secara sehat apabila setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan jujur. Baca juga: https://nalartafsir.id/manipulasi-informasi-produk-dalam-jual-beli-online-analisis-dari-perspektif-tafsir-al-misbah/
Praktik Affiliate Marketing dalam Perspektif Al-Qur’an
Pada dasarnya, praktik affiliate marketing dapat dikategorikan sebagai aktivitas muamalah kontemporer yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu akad yang dapat digunakan untuk menjelaskan mekanisme pemberian komisi dalam sistem ini adalah akad ju‘ālah, yaitu janji pemberian imbalan kepada seseorang atas keberhasilan menyelesaikan pekerjaan atau mencapai hasil tertentu. Dalam konteks affiliate marketing, afiliator memperoleh komisi setelah berhasil mendatangkan transaksi atau memenuhi target yang telah ditentukan.
Salah satu ayat yang dapat dijadikan ilustrasi mengenai pemberian imbalan atas suatu pekerjaan adalah QS. Yusuf [12]: 72:
قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
Artinya: “Mereka menjawab, ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban seekor unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”
Ayat tersebut menceritakan pernyataan petugas kerajaan yang menjanjikan imbalan berupa bahan makanan seberat beban seekor unta kepada siapa pun yang berhasil menemukan piala raja. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya pekerjaan yang harus diselesaikan, imbalan yang dijanjikan, serta pihak yang memberikan jaminan. Unsur pemberian imbalan atas keberhasilan suatu pekerjaan inilah yang dapat dijadikan analogi untuk memahami mekanisme akad ju‘ālah dalam praktik pemasaran afiliasi (Tarmizi, 2018: 395; Rohimah dan Huda, 2025: 2338).
Dalam praktiknya, program afiliasi pada platform seperti Shopee Affiliate dan TikTok Affiliate memberikan komisi kepada afiliator berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keabsahan praktik tersebut tidak cukup hanya dilihat dari adanya imbalan. Kejelasan pekerjaan, mekanisme perolehan komisi, ketentuan pembayaran, serta persetujuan para pihak juga harus diperhatikan. Dengan demikian, sistem afiliasi perlu memiliki mekanisme yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.
Selain kejelasan akad dan komisi, praktik affiliate marketing juga harus terbebas dari unsur riba, penipuan (tadlīs), dan ketidakjelasan yang berlebihan (gharar fāḥish). Afiliator tidak dibenarkan membuat klaim palsu mengenai produk, memanipulasi ulasan, menyembunyikan kecacatan barang, atau menggunakan cara-cara yang menyesatkan konsumen. Prinsip tersebut sejalan dengan QS. al-Mā’idah [5]: 2 yang melarang manusia saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
Persoalan juga dapat muncul dari pihak penyelenggara program. Perubahan komisi secara sepihak, sistem pelacakan transaksi (tracking) yang tidak transparan, serta mekanisme pencairan dana yang tidak jelas berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, praktik affiliate marketing tidak dapat dinilai hanya berdasarkan nama atau bentuk platformnya. Penilaian hukumnya perlu mempertimbangkan mekanisme akad dan pelaksanaan transaksi secara nyata. Dengan kata lain, praktik ini dapat bernilai mubah selama memenuhi ketentuan syariah, tetapi dapat berubah menjadi makruh atau haram apabila mengandung unsur penipuan, kezaliman, maupun pelanggaran terhadap prinsip muamalah (Ghozali, 2026: 8–10).
Meneguhkan Etika Affiliate Marketing melalui Nilai-Nilai Al-Qur’an
Praktik affiliate marketing sebagai bagian dari perkembangan ekonomi digital perlu dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai etika yang diajarkan Al-Qur’an. Salah satu prinsip utama dalam aktivitas ekonomi Islam adalah larangan memperoleh harta dengan cara yang batil. Allah Swt. berfirman dalam QS. an-Nisā’ [4]: 29:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”
Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung larangan memperoleh harta melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. Sebaliknya, aktivitas perdagangan diperbolehkan apabila berlangsung atas dasar kerelaan para pihak yang bertransaksi (Ibn Kathir, 1999: 268). Prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan praktik affiliate marketing karena transaksi digital tetap melibatkan hak dan kepentingan pihak lain. Baca juga: https://nalartafsir.id/boleh-cari-untung-tapi-jangan-kehilangan-kejujuran/
Prinsip larangan memperoleh harta secara batil tidak hanya berlaku bagi afiliator, tetapi juga mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pemasaran afiliasi. Hubungan antara merchant, afiliator, dan konsumen harus dibangun berdasarkan transparansi dan tanggung jawab. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara menyembunyikan informasi, memanipulasi kesepakatan, atau merugikan pihak lainnya.
Bagi merchant, prinsip tersebut menuntut keterbukaan mengenai kualitas produk, harga, ketentuan komisi, dan mekanisme program afiliasi. Pemilik produk tidak semestinya memberikan informasi yang menyesatkan kepada afiliator maupun konsumen demi meningkatkan penjualan. Demikian pula, perubahan ketentuan komisi secara sepihak atau mekanisme pembayaran yang tidak jelas dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan berpotensi menimbulkan gharar.
Bagi afiliator, kejujuran merupakan tanggung jawab utama dalam menyampaikan informasi produk. Afiliator tidak boleh melakukan overclaim, membuat testimoni palsu, atau menyembunyikan kekurangan produk demi memperoleh komisi. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi produk dan tidak boleh membentuk persepsi keliru di kalangan konsumen. Prinsip ini sejalan dengan QS. al-Aḥzāb [33]: 70 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menyampaikan qaulan sadīdan, yaitu perkataan yang benar, lurus, dan dapat dipertanggungjawabkan (Zainal, 2012: 142–143).
Sementara itu, konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan informasi produk secara rasional sebelum melakukan pembelian. Konsumen tidak seharusnya mengambil keputusan hanya berdasarkan promosi yang menarik atau klaim yang belum jelas kebenarannya. Prinsip kerelaan dalam QS. an-Nisā’ [4]: 29 menunjukkan bahwa transaksi yang baik tidak cukup hanya didasarkan pada kesediaan untuk membeli, tetapi juga membutuhkan informasi yang memadai. Kerelaan yang lahir dari penipuan dan manipulasi tentu tidak mencerminkan semangat perdagangan yang dikehendaki Islam.
Berdasarkan uraian tersebut, etika affiliate marketing dalam perspektif Al-Qur’an merupakan tanggung jawab bersama antara merchant, afiliator, dan konsumen. Merchant berkewajiban menyediakan produk serta informasi yang transparan. Afiliator bertanggung jawab menyampaikan promosi secara jujur dan tidak manipulatif. Adapun konsumen perlu mengambil keputusan pembelian secara sadar dan cermat. Ketiga pihak tersebut harus berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, kerelaan, amanah, dan kemaslahatan.
Penutup
Perkembangan ekonomi digital membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui affiliate marketing. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesadaran etis agar orientasi mencari keuntungan tidak mengabaikan hak dan kepentingan orang lain. Dalam perspektif Al-Qur’an, aktivitas ekonomi bukan sekadar sarana memperoleh keuntungan, melainkan juga ruang untuk mewujudkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
Karena itu, menjadi afiliator bukan hanya tentang kemampuan memasarkan produk dan memperoleh komisi, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan konsumen. Keuntungan yang diperoleh melalui informasi palsu dan manipulasi mungkin menghasilkan cuan dalam jangka pendek, tetapi merusak amanah dan kepercayaan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, keberhasilan affiliate marketing tidak semestinya hanya diukur dari besarnya komisi, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat tanpa merugikan pihak lain.
Daftar Pustaka
Ghozali, G. 2026. “Reaktualisasi ‘Illat, Manāṭ al-Ḥukm, dan Taḥqīq al-Manāṭ dalam Sistem Affiliate Marketing Digital.” JUEBIR 5, no. 1. https://doi.org/10.22515/juebir.v5i1.14767.
Ibn Kathir, Ismail ibn Umar. 1999. Tafsir al-Qur’an al-‘Aẓīm. Jilid 2. Riyadh: Dar Thaybah.
Muslich. 2004. Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif. Yogyakarta: Ekonisia.
