Beranda / Nalar Times / Pengalihan Isu: Dari Karhutla ke Polemik Ijazah Menunjukkan Lemahnya Penegakan Hukum

Pengalihan Isu: Dari Karhutla ke Polemik Ijazah Menunjukkan Lemahnya Penegakan Hukum

Ada sesuatu yang patut kita pertanyakan dari cara ruang publik Indonesia bekerja belakangan ini. Ketika hutan dan lahan terbakar, ketika asap mengancam kesehatan masyarakat, ketika ekosistem rusak dan ruang hidup masyarakat terganggu, perhatian publik sempat tertuju pada persoalan tersebut. Namun, perhatian itu perlahan meredup. Percakapan media sosial, pemberitaan, dan perdebatan masyarakat kemudian lebih banyak dipenuhi polemik ijazah yang kembali mencuat ke permukaan.

Polemik ijazah memang merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum dan layak diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Tidak ada alasan untuk mengabaikan proses hukum hanya karena terdapat persoalan lain yang dianggap lebih mendesak. Namun, persoalannya bukan semata-mata apakah kasus ijazah penting atau tidak penting. Persoalan yang lebih mendasar adalah mengapa perhatian publik terhadap persoalan lingkungan yang menyangkut keselamatan banyak orang begitu mudah bergeser, sementara pengusutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ekologis belum boleh kehilangan pengawasan masyarakat.

Apakah kita sedang menyaksikan fenomena pengalihan isu dalam skala masif? Ataukah ini merupakan gambaran bagaimana perhatian publik dibentuk oleh arus pemberitaan, algoritma media sosial, dan kecenderungan masyarakat untuk mengikuti persoalan yang paling ramai dibicarakan demi sensasi semata? Pertanyaan tersebut penting diajukan agar kita tidak terjebak dalam kelengahan kolektif yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pertanyaan tersebut sangat krusial untuk diajukan dalam kehidupan demokrasi hari ini. Sebab, dalam sistem yang terbuka, perhatian publik bukan sesuatu yang hampa dan tidak memiliki konsekuensi nyata. Apa yang terus dibicarakan akan memperoleh tekanan sosial yang kuat, sedangkan apa yang berhenti dibicarakan berisiko tinggi kehilangan pengawasan substantif. Ketika masyarakat terlalu sibuk memperdebatkan satu persoalan saja, persoalan lain yang dampaknya jauh lebih luas justru luput dari radar pengawasan publik.

Dalam konteks ini, karhutla bukanlah sekadar peristiwa alam musiman yang datang silih berganti dan kemudian berlalu begitu saja. Ia merupakan persoalan ekologis, kemanusiaan, ekonomi, politik, serta penegakan hukum yang sangat kompleks. Karena itu, ketika perhatian publik mulai berpindah secara drastis, yang perlu dikhawatirkan bukan hanya hilangnya pemberitaan media, melainkan kemungkinan melemahnya dorongan kolektif untuk memastikan siapa sebenarnya aktor utama yang paling bertanggung jawab atas kerusakan bumi ini.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan kronis yang terus berulang di negeri ini dari tahun ke tahun. Setiap kali kebakaran terjadi, masyarakat kembali disuguhi gambaran visual yang hampir serupa: hamparan hutan terbakar hebat, asap tebal menyelimuti permukiman warga, aktivitas harian terganggu, dan pemerintah mengerahkan berbagai upaya pemadaman darurat. Setelah situasi dianggap mulai terkendali di permukaan, perhatian perlahan berpindah kepada isu lain. Padahal, padamnya titik api di lapangan tidak otomatis berarti seluruh persoalan hukum dan ekologis telah selesai.

Di balik peristiwa kebakaran tersebut, tersimpan sederet pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Siapa pihak yang sebenarnya membuka lahan dengan cara membakar secara sengaja? Apakah terdapat korporasi besar yang tidak menjalankan kewajiban hukum terkait pengelolaan dan pencegahan kebakaran di wilayah konsesi mereka? Bagaimana bentuk pengawasan riil terhadap konsesi perkebunan dan kehutanan selama ini? Apakah ada unsur pembiaran sistematis oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan penuh?

Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut tidak boleh berhenti begitu saja hanya karena pemberitaan media massa mulai berkurang secara drastis. Data resmi yang disampaikan oleh Bareskrim Polri pada akhir Oktober 2026 menunjukkan bahwa persoalan karhutla ini bukanlah perkara kecil yang bisa diabaikan. Hingga Oktober 2026, pihak kepolisian tercatat menangani ratusan kasus dengan ratusan tersangka perorangan serta puluhan korporasi di berbagai wilayah rawan di Indonesia.

Dalam perkara korporasi saja, total luas lahan yang terbakar tercatat mencapai puluhan ribu hektare yang berdampak sangat luas. Polri bahkan merekomendasikan pencabutan izin operasional terhadap puluhan korporasi berdasarkan indikator fatal, seperti kebakaran berulang di lokasi yang sama, titik api yang bersumber dari wilayah konsesi, hingga buruknya sarana pengendalian. Data ini membuktikan bahwa karhutla bukan sekadar ulah petani kecil, melainkan kejahatan terstruktur yang melibatkan korporasi besar.

Angka-angka fantastis tersebut sekaligus menghadirkan rentetan pertanyaan kritis lanjutan bagi penegak hukum: bagaimana kelanjutan proses peradilan terhadap para tersangka tersebut? Apakah rekomendasi pencabutan izin benar-benar dieksekusi secara transparan? Apakah korporasi yang terbukti melanggar diwajibkan memulihkan ekosistem dan membayar ganti rugi? Apakah penyidikan juga menyasar para pemodal besar yang mengambil keuntungan?

Sebab, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara api yang telah berhasil dipadamkan dan keadilan ekologis yang benar-benar telah ditegakkan. Api mungkin bisa padam dalam hitungan hari berkat hujan atau pemadaman, tetapi pemulihan ekosistem hutan yang rusak membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Masyarakat mungkin bisa kembali beraktivitas di luar ruangan, tetapi dampak buruk bagi kesehatan jangka panjang dan hilangnya mata pencaharian tidak serta-merta hilang begitu saja.

Dalam konteks inilah seluruh elemen masyarakat mutlak harus memiliki ingatan ekologis yang panjang dan tajam. Jangan sampai kita hanya merasa peduli dan mengingat bencana kebakaran ketika pekatnya asap masih terlihat jelas di depan mata, tetapi langsung melupakan total tanggung jawab hukum ketika asap tersebut telah hilang dari pandangan. Ingatan kolektif publik adalah benteng terakhir agar kejahatan lingkungan tidak terus berulang tanpa sanksi yang setimpal.

Di tengah situasi rentan tersebut, polemik ijazah kembali disedot ke ruang publik dengan intensitas yang luar biasa besar pada bulan November 2026. Berbagai agenda persidangan di pengadilan serta perdebatan sengit mengenai hasil uji forensik mendominasi hampir seluruh lini masa pemberitaan nasional. Peristiwa ini seolah menjadi magnet instan yang berhasil meredupkan isu-isu krusial lainnya, termasuk bencana ekologis yang dampaknya menyangkut hajat hidup orang banyak secara langsung.

Tentu saja, persoalan hukum apa pun termasuk sengketa dokumen memiliki hak untuk diselesaikan secara objektif dan transparan melalui koridor peradilan. Siapa pun yang merasa dirugikan berhak mencari keadilan, dan siapa pun yang dituduh harus dilindungi hak konstitusionalnya. Namun, yang menjadi kritik mendasar adalah ketimpangan perhatian ruang publik yang begitu ekstrem dalam merespons dua isu dengan skala urgensi kemanusiaan yang sangat berbeda jauh.

Fenomena ini membawa kita pada istilah pengalihan isu yang harus didudukkan secara proporsional dan hati-hati. Kita memang tidak memiliki cukup bukti empiris untuk langsung menyimpulkan bahwa polemik ijazah sengaja direkayasa oleh aktor tertentu semata-mata untuk menutupi kejahatan karhutla. Kendati demikian, efek sosiologis dari pergeseran perhatian ini tetap menghasilkan pengalihan nyata di tengah masyarakat akibat arus informasi yang dikendalikan oleh viralitas.

Media sosial modern memiliki karakteristik algoritmik yang sangat mendewakan konflik, sensasi, kontroversi, serta keterlibatan emosional instan. Isu-isu yang menghadirkan perseteruan politik tokoh nasional tentu akan jauh lebih cepat mendominasi perhatian dibandingkan isu lingkungan yang kering dari unsur sensasi dramatis. Akibatnya, publik terjebak dalam siklus perhatian yang sangat pendek dan rapuh, mudah teralihkan, serta enggan mengawal suatu persoalan hingga tuntas.

Padahal, demokrasi yang matang tidak hanya menuntut partisipasi warga yang vokal ketika sebuah isu sedang viral di internet. Demokrasi yang sehat juga menuntut konsistensi pengawasan publik ketika sebuah isu besar mulai meredup popularitasnya di media massa. Jangan sampai kita lebih bernafsu menghabiskan waktu memperdebatkan keaslian selembar dokumen daripada menuntut pertanggungjawaban korporasi yang merusak masa depan bumi kita.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya telah menerbitkan pedoman keagamaan yang sangat tegas melalui Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan. Fatwa ini lahir dari kesadaran teologis bahwa alam adalah amanah Ilahi yang wajib dijaga kelestariannya. Dalam fatwa tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa tindakan membakar hutan yang menimbulkan kemudaratan hukumnya adalah haram mutlak bagi umat Islam.

Tidak hanya berhenti pada pelaku langsung di lapangan, fatwa tersebut juga memperluas cakupan subjek hukum secara sangat progresif. Tindakan memfasilitasi, membiarkan, atau mengambil keuntungan finansial dari praktik pembakaran hutan yang merusak lingkungan juga dinyatakan diharamkan secara tegas. Ketentuan ini menjadi landasan moral bahwa kejahatan karhutla adalah kejahatan sistemik yang melibatkan rantai kekuasaan, bukan sekadar kesalahan individu kecil.

Oleh karena itu, ketika ada pihak-pihak berwenang yang mengetahui praktik perusakan lingkungan namun memilih untuk tutup mata demi keuntungan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran moral agama yang berat. Sayangnya, gaung fatwa penting ini sering kali tenggelam di tengah ruang dakwah konvensional yang lebih sibuk membahas ritual individual. Sudah saatnya nilai-nilai ekoteologi ini dihidupkan kembali sebagai gerakan moral keagamaan yang masif di tengah umat.

Langkah konkret ini harus diperkuat oleh komitmen nyata dari negara beserta seluruh instrumen penegak hukumnya tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada seremoni konferensi pers pengumuman tersangka yang kemudian sunyi di meja hijau. Negara wajib memastikan bahwa sanksi perdata, pemulihan lingkungan, dan pencabutan izin korporasi nakal benar-benar dieksekusi demi memihak keselamatan rakyat banyak.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *