Pernahkah kita membeli barang hanya dengan sekali menekan tombol “Beli Sekarang”? Pembayaran dapat dilakukan melalui pemindaian kode QR, kemudian barang dikirim hingga tiba di depan pintu rumah. Tidak ada proses tawar-menawar secara langsung, jabat tangan, bahkan pembeli tidak pernah bertemu dengan penjualnya.
Transaksi digital memang menawarkan kemudahan dan kepraktisan. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: ketika transaksi berlangsung hanya melalui beberapa klik, apakah prinsip kerelaan kedua belah pihak yang menjadi salah satu landasan jual beli tetap terpenuhi? Apakah menekan tombol persetujuan secara otomatis menunjukkan adanya kerelaan? Dengan demikian, persetujuan secara digital tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kerelaan yang sesungguhnya.
Al-Qur’an telah memberikan landasan etis mengenai persoalan tersebut melalui Surah an-Nisa ayat 29. Ayat ini menyerukan kepada orang-orang beriman agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilandasi prinsip ‘an tarāḍin minkum, yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Ayat tersebut kemudian ditutup dengan larangan membunuh diri sendiri maupun orang lain.
Konteks ayat ini juga menarik untuk diperhatikan. Setelah membahas persoalan perkawinan dan warisan, Surah an-Nisa ayat 29 memberikan penegasan mengenai etika memperoleh dan mengelola harta melalui aktivitas perdagangan. Jika harta dapat diperoleh melalui mahar dan warisan, maka perolehan harta melalui aktivitas ekonomi juga harus mengikuti prinsip yang benar, yakni tidak dilakukan dengan cara batil dan harus didasarkan pada kerelaan para pihak. Baca juga: https://nalartafsir.id/mengapa-zakat-belum-bisa-atasi-kesenjangan-sosial/
Hamka: Kerelaan sebagai Penjaga Peredaran Harta
Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk tergoda oleh harta, perempuan, dan kekuasaan. Penggunaan kata “memakan” dalam ayat tersebut berkaitan dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu makan. Jika dalam memenuhi kebutuhan pokok saja manusia dilarang menggunakan cara yang batil, terlebih lagi dalam memenuhi kebutuhan lainnya.
Menurut Hamka, harta senantiasa beredar melalui berbagai aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian upah, hingga kegiatan ekspor dan impor. Setiap bentuk pertukaran tersebut harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Sebagai contoh, seorang tukang bangunan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pemilik rumah, sedangkan upah merupakan hak yang harus diterima atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Apabila tukang bangunan telah bekerja, tetapi pemilik rumah tidak membayarkan upahnya, tindakan tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil.
Prinsip yang sama juga berlaku bagi pekerja. Apabila seorang tukang mengerjakan pekerjaannya secara asal-asalan sehingga hasilnya tidak sebanding dengan upah yang diterima, ia juga berpotensi melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Melalui contoh tersebut, Hamka menegaskan bahwa menurunkan kualitas barang atau pekerjaan, mengulur waktu penyelesaian pekerjaan, dan menahan upah pekerja merupakan bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.
Dengan demikian, kerelaan dalam pandangan Hamka tidak cukup dipahami sebagai persetujuan formal antara penjual dan pembeli. Kerelaan harus disertai pemenuhan hak dan kewajiban secara adil. Transaksi yang secara lahiriah tampak sah tetap dapat mengandung kebatilan apabila salah satu pihak dirugikan.
Quraish Shihab: Harta di Antara dan Tanda Kerelaan
M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah memberikan penekanan yang berbeda dalam menjelaskan ayat tersebut. Melalui penggunaan kata bainakum (di antara kamu), ia menjelaskan bahwa harta yang dilarang diperoleh secara batil berkaitan dengan harta yang berada dalam proses perpindahan kepemilikan antarmanusia. Dengan kata lain, perhatian ayat tidak hanya tertuju pada kepemilikan harta, tetapi juga pada mekanisme peredarannya.
Riba, perjudian, dan transaksi jual beli yang mengandung penipuan merupakan contoh praktik ekonomi yang dapat menyebabkan perpindahan harta secara batil. Dalam konteks ini, setiap transaksi harus memastikan bahwa perpindahan kepemilikan berlangsung melalui mekanisme yang dibenarkan.
Quraish Shihab juga menjelaskan kerelaan melalui ilustrasi tarik-menarik. Dalam aktivitas ekonomi, setiap pihak tentu memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Agar proses pertukaran berlangsung secara adil, kedua belah pihak harus bersedia memberikan dan menerima sesuai dengan kesepakatan. Kerelaan memang merupakan sesuatu yang berada di dalam hati, tetapi keberadaannya dapat dikenali melalui tanda-tanda lahiriah, seperti ijab kabul atau bentuk serah terima lain yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat.
Tanda-tanda lahiriah tersebut menjadi dasar bagi hukum untuk menilai keberadaan kerelaan dalam suatu transaksi. Artinya, kerelaan tidak hanya diukur melalui perasaan subjektif, tetapi juga perlu diwujudkan melalui mekanisme persetujuan yang dapat dikenali dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, bentuk ijab kabul dapat berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat selama tetap memenuhi ketentuan syariat. Baca juga: https://nalartafsir.id/kewajaran-harga-pengadaan-barang-dalam-program-koperasi-desa-merah-putih-sebuah-tinjauan-awal/
Lalu, Bagaimana dengan Transaksi Digital?
Hamka dan Quraish Shihab sama-sama menempatkan kerelaan sebagai prinsip mendasar dalam transaksi ekonomi, bukan sekadar formalitas akad. Namun, keduanya memberikan titik tekan yang berbeda. Hamka lebih menonjolkan dimensi etika sosial dalam peredaran harta, terutama keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Sementara itu, Quraish Shihab memberikan perhatian pada bentuk-bentuk lahiriah yang dapat menjadi tanda adanya kerelaan berdasarkan kebiasaan masyarakat.
Penjelasan Quraish Shihab memiliki relevansi dengan perkembangan transaksi digital. Kajian Malik (2015) mengenai penafsiran ‘an tarāḍin minkum dalam konteks jual beli daring menyimpulkan bahwa kerelaan tetap dapat diwujudkan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, selama objek transaksi jelas, informasi disampaikan secara jujur, dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan syariat.
Sejalan dengan itu, kajian fikih muamalah kontemporer yang dilakukan Ghafur (2026) menjelaskan bahwa ijab kabul dalam transaksi daring dapat berlangsung melalui akad bi al-mu‘āṭāh, yaitu bentuk transaksi melalui tindakan saling memberi dan menerima tanpa harus menggunakan pernyataan lisan. Praktiknya dapat berupa menekan tombol pembelian, melakukan konfirmasi pembayaran, atau memberikan persetujuan melalui sistem yang tersedia. Hal ini sejalan dengan penjelasan Quraish Shihab bahwa bentuk serah terima yang dikenal dalam kebiasaan masyarakat dapat menjadi tanda kerelaan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.
Meskipun demikian, kemudahan transaksi digital juga menghadirkan potensi penyimpangan. Deskripsi produk yang menyesatkan, ulasan palsu, manipulasi foto, hingga biaya tersembunyi dapat merusak prinsip ‘an tarāḍin, meskipun pembeli telah menekan tombol persetujuan. Praktik semacam ini dapat ditemukan dalam berbagai platform perdagangan elektronik (e-commerce). Pembeli mungkin secara formal telah menyetujui transaksi, tetapi persetujuan tersebut didasarkan pada informasi yang tidak benar. Dalam situasi demikian, kerelaan yang terbentuk menjadi problematis karena tidak didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang memadai.
Di sinilah relevansi Surah an-Nisa ayat 29 semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Keabsahan suatu transaksi tidak cukup dinilai berdasarkan tindakan menekan tombol persetujuan, tetapi juga harus mempertimbangkan kejujuran, keterbukaan informasi, dan keadilan dalam proses pertukaran.
Mardiyah dkk. (2025) dalam kajiannya mengenai legalitas jual beli daring menegaskan bahwa persyaratan akad dalam transaksi digital pada prinsipnya tidak berbeda dari transaksi konvensional. Objek transaksi harus jelas, informasi disampaikan secara jujur dan transparan, serta transaksi harus terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlīs (penyembunyian informasi atau cacat barang).
Penutup
Layar sentuh dapat menggantikan jabat tangan, tetapi tidak boleh menggantikan kejujuran. Melalui pembacaan Hamka dan Quraish Shihab, Surah an-Nisa ayat 29 memberikan landasan etis yang relevan untuk memahami transaksi ekonomi, baik dalam praktik konvensional maupun digital.
Dalam dunia yang memungkinkan transaksi berlangsung hanya dalam hitungan detik, prinsip ‘an tarāḍin minkum mengingatkan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan kejujuran dan kemudahan tidak boleh menghilangkan keadilan. Kerelaan bukan sekadar tindakan menekan tombol “Bayar”, melainkan persetujuan yang lahir dari informasi yang benar, keterbukaan, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Karena itu, sebelum menyelesaikan transaksi, pembeli perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang memadai. Demikian pula, penjual harus menyampaikan deskripsi produk secara jujur dan tidak menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pembeli. Pada akhirnya, prinsip ‘an tarāḍin minkum bukan hanya berbicara tentang kesediaan untuk bertransaksi, melainkan juga tentang tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan dalam setiap pertukaran harta.
Daftar Pustaka
Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Gema Insani, 2015.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an. Tangerang: Lentera Hati, 2002.
